Apeksi Dorong Pemkot Dilibatkan dalam Pengelolaan SPPG Program MBG

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengusulkan agar pemerintah kota diberi peran lebih besar dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Apeksi, pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat mendukung pelaksanaan program secara lebih efektif.

Apeksi menilai keterlibatan pemerintah kota penting, mulai dari penentuan lokasi dapur, pengawasan operasional, hingga koordinasi distribusi makanan kepada para penerima manfaat. Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan Program MBG diyakini dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Selain itu, Apeksi menyoroti masih adanya dapur SPPG yang mempekerjakan tenaga kerja dari luar daerah. Kondisi tersebut dinilai mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya dapat dirasakan masyarakat setempat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga.

Menurut Apeksi, Program MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah berharap tenaga kerja, pemasok bahan pangan, hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi dapur dapat lebih diprioritaskan dalam pelaksanaan program.

Apeksi juga mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan serta memastikan pengelolaan SPPG berjalan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Melalui usulan tersebut, Apeksi berharap pemerintah pusat dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah kota dalam pengelolaan SPPG. Dengan melibatkan daerah dan memberdayakan masyarakat lokal, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.